Tahun lalu, 2016 menyimpan banyak cerita untuk Negara kita ini, Indonesia. Carut-marut kejadian silih berganti menerpa tanpa ampun. Dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Bisa disebut, Indonesia itu sangat hebat. Hantaman sana-sini tak membuatnya goyah.
Dari kasus kopi beracun yang diawali pada bulan Januari lalu yang membuat heboh dunia pertelevisian nasional, disusul dengan penistaan Agama yang dilakukan oleh pejabat nomor wahid di kota metropolitan yang diawali dengan aksi damai besar-besaran sampai jilid III, entah masih berlanjut lagi atau nggak, kita tunggu aja sambil minum kopi.
Datang isu TKA asal Negeri Tirai Bambu yang jumlahnya puluhan ribu bekerja disni, padahal rakyatnya sendiri masih banyak yang nganggur. Kehadiran pungli besar-besaran yang sebenarnya sudah lama menggerogoti tapi baru saja booming. Tak lupa "Om Telolet Om" juga kebagian eksis di Negara ini. Sungguh hebat Negara ini dengan berbagai masalah pelik yang menimpanya.
Dan yang terbaru adalah per Januari 2017 ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan 100 persen. Berdampak naiknya biaya pengurusan (STNK, SIM dan BPKB) kurang lebih 3 kali lipat. Yang mana seteleh meneken PP No 6. Tahun 2016 Presiden mempertanyakan kenaikan tersebut kenapa terlalu tinggi, disusul Polri dan Kemenkeu ternyata bukan termasuk usulan dari mereka. Terus, ini kerjan siapaaaa ? Rakyat biasa ? Nggaaaaak mungkin! Bimsalabim, Abrakadabra !
Seorang Profesor terkemuka di Negeri ini berkicau di dunia maya "Kata Presiden kenaikan STNK/BPKB terlalu tinggi, Polri & Kemenkeu mengaku bukan pihak yang menetapkan. Salahnya Habib Rizieq" Seorang Profesor pun tak bisa memastikan secara pasti apa yang sedang terjadi sampai-sampai seorang tokoh salah satu Ormas yang sedang duduk manis disinggung walaupun hanya canda semata, apa lagi kami sebagai masyarakat biasa. Nggaaaak mungkin !
Yang diinginkan masyarakat adalah alasan kenapa harus dinaikkan ? Padahal masyarakat sudah cukup terbebani dengan kenaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Apa tidak cukup pajak-pajak kami diperas, diambil setiap tahun, entah digunakan secara baik atau termakan oleh mulut-mulut serakah para koruptor di Negeri ini, itu urusan mereka dengan Tuhannya.
Langkah pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor akan menambah beban masyarakat.
Apakah ini yang dinamakan keberpihakan kepada masyarakat atau sebaliknya ?
Apakah ini yang dinamakan negara yang berasaskan Demokrasi ? Kemana kedemokrasiannya? Entahlah kemana perginya.
Ketika yang kaya dimanjakan dengan tax amnesty (pengampunan pajak), tiba-tiba masyarakat baik yang taat pajak malah dibebani seperti ini. Apakah itu adil ? Apakah itu wajar ? Semua itu akan menyakiti masyarakat kecil seperti kami ini. Just say, hai aja !
Mungkin jika masalahnya adalah kekurangan uang, bukankah pemerintah memiliki segudang alternatif lain. Salah satu bisa membenahi sistem PNBP kendaraan bermotor, sehingga tidak ada lagi kekurangan yang terjadi seperti tahun sebelumnya.
Kalaupun secara terpaksa harus dinaikkan, kenapa sampai se ekstrim ini ? Tidak bisakah dinaikkan secara perlahan ? Agar masyarakat tidak terbebani dengan semua itu secara membabi-buta.
Kami heran dengan sikap yang dilakukan para penguasa saat ini. Seperti tak ada ruang untuk mendiskusikan segala sesuatu, mereka itu wakil dan kami ini adalah ketuanya. Atau mungkin nggak ada seperti itu ? Entah mau dibawa kemana kapal ini berlayar.
Semoga saja layar kapal ini dapat terus berkembang untuk tetap menyusuri lautan yang bergelombang, sekali saja layar kapal ini rusak, tamatlah riwayatnya, gelombang dahsyat dengan akan dengan sangat mudah meluluhlantahkan berkeping-keping.
Oh iya Mr. President, terimakasih banyak atas semua kado pahitnya di awal tahun yang sangat manis tapi disayangkan.
Kami sangat berharap kepada Bapak sebagai Mr. President mampu menjalankan amanah ini dengan baik, terbuka, demokrasi untuk kemajuan negeri ini.
Garuda tetap didada kami, Pancasila tetap menjadi kebhinekaan kami.
Comments
Post a Comment